Pada prinsipnya, calon penerima belum pernah menerima bantuan perumahan sejenis dari pemerintah, kecuali bagi penerima yang terdampak bencana alam atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam menerima usulan masyarakat, melakukan validasi awal, dan meneruskan proposal kepada Bupati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk pengajuan Rencana Tapak (Site Plan) bisa diajukan melalui aplikasi SIPANJIMAS dengan melakukan pendaftaran di website https://perizinan.banyumaskab.go.id/

Untuk durasi proses pengesahan Preliminary Site Plan dan Main Site Plan yaitu 21 hari di luar proses perbaikan

Pelaku Pembangunan dapat mengajukan surat permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditujukan kepada Bupati beserta kelengkapan berkas untuk Serah Terima PSU setelah di konsultasikan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

• PSU Perumahan merupakan singkatan dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan. Secara sederhana, PSU adalah komponen kelengkapan fisik yang wajib dibangun oleh pengembang (developer) dalam suatu kawasan perumahan untuk mendukung kelayakan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan tempat tinggal tersebut.
• Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa "Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah" Sehingga Pelaku pembangunan wajib menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemda agar bisa dikelola oleh Pemda.
• Selama PSU Perumahan tersebut belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka pengelolaan/pemeliharaan PSU perumahan masih menjadi tanggung jawab pengembang dan masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan PSU tersebut.