Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KabupatenBanyumas menyelenggarakan beberapa layanan sebagaiberikut:

Seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan Dinperkim tidak dipungut biaya (gratis) sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali apabila terdapat retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran, website resmi dinperkim, media sosial, email, telepon, Aplikasi Lapak Aduan Banyumas, Aplikasi SP4N LAPOR atau datang langsung ke kantor Dinperkim Kabupaten Banyumas.

Hari Kerja (Senin–Kamis): Pukul 07.30 WIB – 15.15 WIB

Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB

Khusus Bulan Ramadan

Senin–Kamis: Pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB

Jumat: Pukul 08.00 WIB – 10.30 WIB

Catatan:

• Khusus pelayanan verifikasi dan validasi Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan dan Keterangan Teknis, apabila diperlukan, petugas dapat memberikan tambahan jam pelayanan paling lama 60 (enam puluh) menit di luar jam pelayanan.
• Dalam kondisi kegawatdaruratan bencana, pelayanan dapat tetap diberikan di luar jam pelayanan sesuai kebutuhan.

Pengajuan bantuan RTLH dilakukan melalui mekanisme usulan secara berjenjang dimulai dari usulan ditingkat desa oleh warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam bentuk proposal, yang kemudian usulkan ke Bupati melalui Dinperkim.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan. Apabila usulan memenuhi persyaratan, proposal akan diusulkan untuk memperoleh alokasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pendanaan Program Bantuan RTLH dapat bersumber dari: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten. APBDes, Corporate Social Responsibility (CSR); dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan. 

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah secara sah, memiliki dan menempati satu-satunya rumah yang tidak layak huni, serta memenuhi ketentuan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ya. Calon penerima bantuan diprioritaskan merupakan masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 4 ke bawah. 

Rumah yang diusulkan harus merupakan satu-satunya rumah yang ditempati oleh pemohon dan berada dalam kondisi tidak layak huni. Kondisi tersebut akan dibuktikan melalui hasil verifikasi lapangan oleh petugas.