Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nama Jabatan :   Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ringkasan Tugas :

Merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang  dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

  1. Uraian Tugas :
  2. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  3. merumuskan kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang penyehatan lingkungan dan bidang pengembangan perumahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ;
  4. melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang penyehatan lingkungan dan bidang pengembangan perumahan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  6. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan, bidang pengembangan permukiman, bidang penyehatan lingkungan dan bidang pengembangan perumahan;
  7. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan;
  8. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan, bidang pengembangan permukiman, bidang penyehatan lingkungan dan bidang pengembangan perumahan;
  9. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan UPT;
  10. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  11. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.